Photo by Tedward Quinn on Unsplash
Photo by Tedward Quinn on Unsplash

Kita pasti tidak asing dengan klausula force majeure pada sebuah perjanjian atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan keadaan kahar.

Belajar Hukum bersama Elok Kadja, SH.
Belajar Hukum bersama Elok Kadja, SH.

Apa yang dimaksud dengan force majeure?

Force majeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Force majeure diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang berbunyi:

Pasal 1244

Jika ada alasan untuk si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

Pasal 1245

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkannya, atau karena hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Dalam hukum ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai keadaan kahar (force majeure) Dalam ketentuan ini, ada 5 hal yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yakni:

  1. Terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga (tidak termasuk dalam asumsi dasar dalam pembuatan kontrak)
  2. Peristiwa yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pihak debitur.
  3. Peristiwa yang terjadi di luar kesalahan pihak debitur.
  4. Peristiwa yang terjadi di luar kesalahan para pihak yang terkait.
  5. Tidak ada itikad yang buruk dari pihak debitur.

Baca Juga : 9 Fakta tentang Tahun Terburuk dalam Sejarah Peradaban Manusia. Baca Deh Supaya Bisa Lebih Bersyukur

Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash
Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

COVID-19 merupakan bencana non-alam yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah meskipun kebijakan PSBB ditentukan oleh pemerintah daerah dengan diikuti peraturan pelaksanaan yang menyebabkan beberapa sector bidang usaha tidak dapat menjalankan proses produksi atau melakukan kegiatan sehingga harus menutup bidang usahanya sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah.

Perlu dipahami bahwa tidaklah mudah untuk membuktikan wabah COVID-19 yang terjadi sehingga dapat membebaskan salah satu pihak dari kewajiban mengganti rugi atau membenarkan pihak lainnya untuk tidak menjalankan kewajibannya.

Oleh karena itu, perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat yang nyata antara adanya pandemi COVID-19 dengan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban. Tentu saja untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kajian mendalam mengenai perjanjian, proses kerjasama/transaksi/bisnis para pihak, halangan-halangan yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi  serta analisis mengenai kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Dalam hal ini perlulah dibuktikan adanya hubungan kausalitas secara langsung antara wabah COVID-19 beserta dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjian yang kemudian penentuan wanprestasi (ingkar janji) salah satu pihak dalam perjanjian karena PSBB ditentukan oleh hakim pada pengadilan negeri ditempat kedudukan para pihak yang menilai dan memutuskan.