lockdown indonesia

Belakangan banyak beredar tulisan dan joke-joke pada social media yang menyatakan “rebahanmu menyelamatkan negara” dalam hal ini timbul pertanyaan mengapa rebahan bisa menyelamatkan Negara ?

Mari kita belajar apa sih yang istilah-istilah yang belakangan ini sering disebut antara lain LOCKDOWN, lalu jika kita tidak melakukan hal-hal yang menjadi himbauan dari pemerintah mengapa kita bisa dijerat pidana dan sudah benarkan tindakan dari aparat yang melakukan razia-razia, membubarkan kerumunan warga, menangkapi warga yang masih berkeliaran, berkumpul bahkan pemilik usaha yang nekad membuka tempat usahanya selama wabah corona juga bisa ditangkap oleh pihak berwajib ?

Lockdown Bukan Jalan Keluar Untuk Negara Seluas Indonesia

Lockdown Untuk Indonesia From merdeka.com

Covid 19 atau lebih kita kenal dengan corona ditetapkan sebagai pandemic yang terjadi pertamakali di wuhan china kemudian menyebar hingga keseluruh.

Negara-negara didunia, belum ditemukan vaksin atau obat untuk virus ini maka yang bisa dilakukan adalah mencegah penyebarannya dengan cara mengurangi kontak fisik atau tidak melakukan kegiatan diluar ruangan yang belakangan ini kita sebut dengan lockdown.

Dalam bahasa Indonesia lockdown sama artinya dengan karantina. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan.

Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

Lockdown Saja Tidak Akan Berhasil Tanpa Kesadaran dari Masyarakat

Masyarakat Indonesia masih melakukan aktifitas saat terjadi wabah Corona From Kompas.com

Karantina terbagi menjadi karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan karantina atau pembatasan social berskala besar selain itu ketika pemerintah menetapkan suatu wilayah sebagai zona karantina maka harus diikuti juga dengan status karantina pada wilayah tersebut atau zona merah penyebaran virus.

Dalam penanggulangan covid 19 atau corona pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari seluruh rakyat  karena yang bisa dilakukan saat ini hanya mencegah penyebarannya agar tidak semakin banyak timbul korban meskipun kebijakan lockdown atau karantina akan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak namun hal ini merupakan hal yang harus ditempuh agar penyebaran virus tidak semakin meluas.

Langkah-langkah pemerintah merupakan kebijakan yang  diambil untuk kepentingan  seluruh masyarakat Indonesia salah satunya dengan memberikan alokasi dana khusus dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bahkan dalam anggaran desa pun dimunculkan anggaran untuk mengatasi covid 19 atau virus corona, namun selain menyiapkan anggaran untuk mengatasi wabah karena masih banyak warga yang kurang kesadaran terkait covid 19 dan menganggap enteng maka pemerintah mengeluarkan himbauan dan mengambil tindakan tegas dengan menerapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang masih bandel atau nekad untuk keluar rumah dan berkumpul atau mengadakan kegiatan social lainnya.

Hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mengatur terkait kewajiban warga masyarakat untuk mengikuti penyelenggaraan karantina kesehatan yang didengung-dengungkan oleh pemerintah. Manakala warga masyarakat yaitu setiap orang atau korporasi dalam hal ini badan hukum yang kedudukannya dalam hukum dipersamakan juga seperti orang terbukti tidak melaksanakan bahkan menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan maka dapat dipidana dengan pidana penjara selama 1tahun dan atau denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam hal ini hukuman pidana juga diikuti dengan penjatuhan denda yang harus dibayarkan.

Penulis. Elok Kadja S.H (Advokat) From Lentera LAW